Ditbinmas Polda Sumbar Membuat Nota Kesepahaman Bersama dengan SMA.Adabiah2 Padang

Binmas,  Dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran paham radikal/radikalisme oleh kelompok tertentu khususnya kepada kelompok pelajar, pada hari Senin  tanggal 14 Mei 2018 pukul 09.00 sampai dengan pukul 10.30 Wib telah dilakukan penandatanganan bersama Nota Kesepahaman antara Ditbinmas Polda Sumbar dengan SMA Adabiyah2 Padang.

Pelaksanaan kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman Tersebut ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMA Adabiyah 2 Padang Maryani, S.Pd.,M.Pd. dengan Direktur Binmas Polda Sumbar Kombes Pol. Nasrun Fahmi, S.H.,M.Si., atas nama Kepolisian Daerah Sumatera Barat.  Adapun pelaksanaan proses kegiatan penandatanganan dilaksanakan di Masjid Adabiyah yang dihadiri kurang lebih 300 orang anak didik SMA Adabiyah 2 Padang beserta dewan guru dan Wakil Kepala Sekolah.

Dalam kata sambutannya Dirbinmas Polda Sumbar KBP. Nasrun Fahmi, S.H.,M.Si. menjelaskan bahwa pelaksanaan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk memantapkan proses kerjasama antara Ditbinmas Polda Sumbar dengan SMA Adabiyah 2 Padang dalam rangka mencerdaskan anak bangsa khususnya putra/i SMA Adabiyah 2 Padang.  Lebih lanjut Dirbinmas  menjelaskan bahwa saat ini ada beberapa bentuk ancaman yang harus menjadi perhatian kita bersama selaku orang tua/guru maupun Polri sebagai aparat pembina Kamtibmas yaitu ancaman penyebaran paham radikal dan ancaman penyalahgunaan obat-obatan terlarang jenis Narkoba.  Diharapkan dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditindak lanjuti dengan rencana kerja/kegiatan atau penjadwalan waktu antara pihak SMA Adabiyah 2 dengan Ditbinmas Polda Sumbar tentang alokasi waktu dan pelajar yang akan mengikuti kegiatan penyuluhan Kamtibmas.  Pada kesempatan tersebut Dirbinmas juga menjelaskan bahwa akibat dari masyarakat yang menelan penyebaran paham radikal/radikalisme maka dibeberapa tempat telah terjadi tindakan dengan kekerasan antara lain meledakkan bom yang berakibat korban manusia, harta benda dan sampai menimbulkan kecemasan bagi masyarakat lainnya dan inilah yang disebut tindakan terorisme.

Untuk itu Dirbinmas berharap agar para pelajar, orang tua dan guru harus saling bersinergi dan hati-hati dalam menerima pesan atau ajaran tentang sesuatu paham, jangan sampai  kita terjebak pada suatu pemahaman yang sempit dan salah, perhatikan lingkungan kita kalau ada orang yang tidak dikenal dan mencurigakan atau ada benda-benda yang mencurigakan sebagai bahan yang berbahaya segeralah laporkan kepada Polsek atau kantor Polisi terdekat untuk dilakukan penyelidikan ataupun dilakukan tindakan lain agar tidak menjadi bencana bagi masyarakat lainnya.

doc.ditbinmas.mei-2018

Polda Sumbar dan Pemda Prov. Sumbar Sepakat Menandatangani Pedoman Kerja Sama

Binmas, Dalam rangka tindak lanjut Nota Kesepahaman Bersama Kapolri dengan Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri, pada hari Rabu tanggal 9 Maei 2018 telah ditandatangani bersama Pedoman Kerja Sama atas Nota Kesepahaman Bersama Kapolri dengan  2 (dua) Menteri tentang Pendampingan Pengelolaan Dana Desa oleh Gubernur Sumbar dan Kapolda Sumbar yang diwakili oleh Direkrut Binmas Polda Sumbar (Kombes Pol. Nasrun Fahmi, S.H.,M.Si.)

Dalam sambutannya Dirbinmas Polda Sumbar menjelaskan dihadapan para Bupati/Walikota se Sumatera Barat bahwa MoU yang dilakukan oleh Kapolri dengan Menteri Desa dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri adalah bertujuan untuk membantu agar para kepala desa/walinagari dalam proses pengelolaannya dapat saling bertukar pikiran dengan aparat Polri yang ada di Desa/Nagari.   Ditegaskan oleh Dirbinmas bahwa pada saat penandatangan MoU  Kapolri secara tegas menjelaskan bahwa keberadaan MoU yang dibuat bukan untuk mengintervensi pelaksanaan kegiatan para Kepala Desa/Walinagari melainkan untuk membantu apabila ada kesulitan yang ditemui oleh Kepala Desa/Walinagari dalam pelaksanaannya, sehingga itu Dirbinmas menjelaskan bahwa Bhabinkamtibmas bukanlah auditor bagi Kepala Desa/Walnagari akan tetapi sebagai mitra kerja.

Sedangkan Guburnur Sumbar Prof. Dr. H.Irwan Prayitno, S.Psi.MSc., pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa MoU yang sudah dibuat dan ditanda tangani oleh Menteri Desa, Menteri Dalam Negeri dan Kapolri adalah untuk memperlancar proses pengelolaan dana desa,  dan Gubernur Sumbar membenarkan bahwa dalam Pedoman Kerja Sama ini Bhabinkamtibmas adalah sebagai mitra atau pendamping bagi para Kepala Desa/Walinagari, sehingga itu Gubernur Sumbar berharap ke depan peroses pengelolaan dana desa akan semakin lebih baik, dan apabila masih ditemukan permasalahan dilapangan agar diupayakan duduk bersama untuk mupakat.

Dibagian lain Dirbinmas Polda Sumbar, menjelaskan bahwa saat ini Polda Sumbar telah menggelontorkan program unggulan “Desa/Nagari Aman Gangguan Kamtibmas”  hal ini sesuai dengan Nawa Cita Presiden RI Ir. Joko Widodo membangun Indonesia dari pinggiran, sehingga itu program dana desa dan program Desa/Nagari Aman Gangguan Kamtibmas diharapkan akan berujung pada situasi masyarakat yang aman tentram dan sejahtera.

doc.binmaspoldasumbar.mei2018

Tindaklanjut MoU Kapolri dengan Kementerian Peternakan, Ditbinmas Polda Sumbar Melaksanakan Sosialisasi Larangan Pemotongan Hewan Betina Produktif

Kegiatan Sosialisasi Larangan Pemotongan Hewan Betina Produktif oleh Dirbinmas Polda Sumbar.

Ditbinmas Binmas Polda Sumbar bersama-sama dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat secara bersama-sama menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama antara Kapolri dengan Menteri Peternakan RI tentang Pencegahan dan Pengwasan Pemotongan Hewan Betina Produktif.  Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 April 2018 di Hotel Denai Kota Bukit Tinggi.  Kegiatan sosialisasi diikuti oleh para Kasat Binmas, Kapolsek dan para Bhabinkamtibmas Polres jajaran Polda Sumbar dan para dokter hewan sebagai petugas reproduksi.  Bertindak sebagai narasumber pada acara sosialisasi tersebut masing-masing Dirbinmas Polda Sumbar (Kbp. Nasrun Fahmi, S.H.,M.Si., Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi SumbarDrh.Erinaldi,MM., Kabagbinopsnal Baharkam Polri Kbp. Drs. W. Wira Wijaya, M.Si.).

Dalam penyampaiannnya Dirbinmas Polda Sumbar menyampaikan bahwa berdasarkan aturan  undang-undang nomor 18 tahun 2009, maka perlu dipertegas kepada masyarakat bahwa adanya larangan bagi orang atau kelompok orang untuk melakukan pemotongan hewan Ruminansia betina produktif, kecuali untuk kepentingan tertentu sebagaimana sudah diatur oleh undang-undang.  Untuk itu dalam program kerja Ditbinmas Polda Sumbar tahun 2018 bersama-sama dengan Dinas Peternakan Provinsi Sumbar, akan dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain “Pengawasan Transportasi Hewan Ternak di 5 titik perbatasan antara lain di Kabupaten 50 Kota, kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan dan kabupaten Payakumbuh, selanjutkan kegiatan sosialisasi akan terus ditingkatkan, selanjutnya akan dilaksanakan kegiatan supervisi ke rumah pemotongan hewan (RPH) yang ada di kabupaten/ kota”.

(Doc.Ditbinmas Polda Sumbar April 2018)

Hindari Penyimpangan Dana Desa, Dinas PMD adakan Rakor

KBP Drs Zuhdi Arasuli SH Narasumber dari Baharkam Polri

Guna menindaklanjiuti Nota Kesepahaman (MoU) bersama menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 2017 tentang Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Dana Desa, Dinas Pemberdayaan Masarakat Desa Propinsi Sumatera Barat melaksanakan Rakor P3MD,  kegiatan yang diikuti oleh Para Pendamping Dana Desa, Camat yang dan Wali Nagri yang ditunjuk serta 18 orang Kasat Binmas jajaran Polda Sumbar yang diwilkumnya mendapatkan dana desa ini dilaksanakan dari tanggal 25 sampai dengan 28 Februari 2018 di Hotel Imelda Padang, dengan Narasumber dari Dari Kementrian Desa PMD, Kementrian Dalam Negeri, Baharkam Polri dan Ditbinmas Polda Sumbar.

Rakor ini diharapkan mampu membangun persamaan persepsi antara  Pemerintahan Nagari sebagai Pelaksana,   Tenaga Ahli sebagai Pendamping serta Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak Polri dalam pengawasan penyerapan dana desa tersebut. “ini adalah upaya preventif dari polri, upaya represif adalah jalan terakhir setelah ada rekomendasi dari APIP) ucap Dirbinmas Polda Sumbar Kombes Pol Nasrun Fahmi SH., M.Si usai pembukaan Rakor kepada Admin.

“para pihak wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi serta jangan sampai melampaui batas kewenangan masing-masing” ucap KBP Drs. Zuhdi Arasuli SH dari Baharkam Polri dalam paparanya sebagai narasumber pada kegiatan yang digagas Dinas PMD Propinsi Sumbar Tersebut.