Tindaklanjut MoU Kapolri dengan Kementerian Peternakan, Ditbinmas Polda Sumbar Melaksanakan Sosialisasi Larangan Pemotongan Hewan Betina Produktif

Kegiatan Sosialisasi Larangan Pemotongan Hewan Betina Produktif oleh Dirbinmas Polda Sumbar.

Ditbinmas Binmas Polda Sumbar bersama-sama dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat secara bersama-sama menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama antara Kapolri dengan Menteri Peternakan RI tentang Pencegahan dan Pengwasan Pemotongan Hewan Betina Produktif.  Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 April 2018 di Hotel Denai Kota Bukit Tinggi.  Kegiatan sosialisasi diikuti oleh para Kasat Binmas, Kapolsek dan para Bhabinkamtibmas Polres jajaran Polda Sumbar dan para dokter hewan sebagai petugas reproduksi.  Bertindak sebagai narasumber pada acara sosialisasi tersebut masing-masing Dirbinmas Polda Sumbar (Kbp. Nasrun Fahmi, S.H.,M.Si., Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi SumbarDrh.Erinaldi,MM., Kabagbinopsnal Baharkam Polri Kbp. Drs. W. Wira Wijaya, M.Si.).

Dalam penyampaiannnya Dirbinmas Polda Sumbar menyampaikan bahwa berdasarkan aturan  undang-undang nomor 18 tahun 2009, maka perlu dipertegas kepada masyarakat bahwa adanya larangan bagi orang atau kelompok orang untuk melakukan pemotongan hewan Ruminansia betina produktif, kecuali untuk kepentingan tertentu sebagaimana sudah diatur oleh undang-undang.  Untuk itu dalam program kerja Ditbinmas Polda Sumbar tahun 2018 bersama-sama dengan Dinas Peternakan Provinsi Sumbar, akan dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain “Pengawasan Transportasi Hewan Ternak di 5 titik perbatasan antara lain di Kabupaten 50 Kota, kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan dan kabupaten Payakumbuh, selanjutkan kegiatan sosialisasi akan terus ditingkatkan, selanjutnya akan dilaksanakan kegiatan supervisi ke rumah pemotongan hewan (RPH) yang ada di kabupaten/ kota”.

(Doc.Ditbinmas Polda Sumbar April 2018)

Hindari Penyimpangan Dana Desa, Dinas PMD adakan Rakor

KBP Drs Zuhdi Arasuli SH Narasumber dari Baharkam Polri

Guna menindaklanjiuti Nota Kesepahaman (MoU) bersama menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 2017 tentang Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Dana Desa, Dinas Pemberdayaan Masarakat Desa Propinsi Sumatera Barat melaksanakan Rakor P3MD,  kegiatan yang diikuti oleh Para Pendamping Dana Desa, Camat yang dan Wali Nagri yang ditunjuk serta 18 orang Kasat Binmas jajaran Polda Sumbar yang diwilkumnya mendapatkan dana desa ini dilaksanakan dari tanggal 25 sampai dengan 28 Februari 2018 di Hotel Imelda Padang, dengan Narasumber dari Dari Kementrian Desa PMD, Kementrian Dalam Negeri, Baharkam Polri dan Ditbinmas Polda Sumbar.

Rakor ini diharapkan mampu membangun persamaan persepsi antara  Pemerintahan Nagari sebagai Pelaksana,   Tenaga Ahli sebagai Pendamping serta Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak Polri dalam pengawasan penyerapan dana desa tersebut. “ini adalah upaya preventif dari polri, upaya represif adalah jalan terakhir setelah ada rekomendasi dari APIP) ucap Dirbinmas Polda Sumbar Kombes Pol Nasrun Fahmi SH., M.Si usai pembukaan Rakor kepada Admin.

“para pihak wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi serta jangan sampai melampaui batas kewenangan masing-masing” ucap KBP Drs. Zuhdi Arasuli SH dari Baharkam Polri dalam paparanya sebagai narasumber pada kegiatan yang digagas Dinas PMD Propinsi Sumbar Tersebut.