Press "Enter" to skip to content

Cegah Terjadinya Pembakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Ditbinmas Polda Sumbar Lakukan Community Policing di Kecamatan X Koto Kabupaten Solok.

portal.binmas.sumbar.online.  Kebakaran hutan dan lahan ini di beberapa wilayah Provinsi di Indonesia saat ini telah berakibat terjadinya bencana nasional berupa kabut asap.  Bencana kabut asap yang terjadi telah menimbulkan dampak negative di masyarakat khususnya wilayah provinsi  yang merupakan lokasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan maupun provinsi tetangga, bahkan negara yang bertetangga dengan Indonesia antara lain Malaysia juga ikut terkena dampak asap tebal yang mengganggu kenyamanan masyarakat.

          Di pulau Sumatera ada beberapa wilayah provinsi yang merupakan sumber asap karena  titik api yang cukup banyak antara lain provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Riau, sedangkan provinsi Sumbar pada tanggal 23 September 2019 dilaporkan ada 6 titik api.   Menurut Dirbinmas Polda Sumbar Kombes Pol. Nasrun Fahmi, S.H.,M.Si., bahwa titik api yang dilaporkan adalah hasil pantauan satelit yang harus kita sikapi bersama agar bencana alam asap tebal ini tidak semakin parah.   Hal tersebut diungkapkannya pada saat seusai melaksanakan kegiatan Community Policing (Permberdayaan Masyarakat) di Kecamatan X Koto Kabupaten Solok dalam wilayah hukum Polres Solok Kota.  

          Lebih lanjut Dirbinmas Polda Sumbar Kombes Pol. Nasrun Fahmi menjelaskan bahwa kegiatan community policing ini dilaksanakan adalah untuk bertatap muka dan silaturahmi dengan masyarakat di kecamatan X Koto Kabupaten Solok, dengan silaturahmi kita dapat saling tukar informasi secara langsung antara Polri dan masyarakat.  Dalam bahasannya community policing membicarakan tentang larangan membakar hutan dan lahan yang dihadiri oleh para Walinagari, Penyuluh Masyarakat Desa, bundo kanduang dan para Tokoh Masyarakat se Kecamatan X Koto Kabupaten Solok, selain itu kegiatan tersebut dihadiri juga oleh bapak Camat X Koto dan Danramil X Koto.

          Dalam arahannya kepada para tokoh masyarakat dan Walinagari, Dirbinmas Polda Sumbar menyampaikan bahwa larangan membakar hutan itu jelas diatur dalam undang-undang antara lain undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, undang-undang nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan dan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bagi pihak pelaku pembakaran hutan akan diancam dengan ancaman pidana penjara dan denda yang tinggi. Selanjutnya  Dirbinmas Polda Sumbar yang saat itu didampingi oleh Kasatbinmas Polres Solok Kota, mengharapkan peran para tokoh masyarakat, bundo kanduang dan walinagari Bersama-sama dengan aparat keamanan Bhabinkamtibmas dan Babinsa untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat  tentang larangan membakar hutan, memang kegiatan sosialisasi tentang larangan membakar hutan sangat jarang dilakukan sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui,  untuk it uke depan agar seluruh perangkat pemerintah desa dan Bhabinkamtibmas aktif memantau kegiatan masyarakat dan lakukan kegiatan penyuluhan disetiap ada kesempatan baik di masjid/ tempat ibadah atau ditempat-tempat keramaian antara lain ditempat baraleknya masyarakat desa.

          Saat sesi tanya jawab sempat juga seorang ibu bertanya, bagaimana dengan membakar batang padi di sawah setelah musim panen sawah.  Oleh Dirbinmas dijelaskan bahwa undang-undang hanya mengatur tentang pembakaran hutan, akan tetapi untuk pembakaran batang padi di sawah untuk saat ini Dirbinmas menyarankan agar ditundah terlebih dahulu agar tidak menambah pekat kadar asap udara di sekitar kita, dan kalaupun dilakukan pembakaran agar diatur dengan cara dibakar sedikit-sedikit guna menghindari jumlah  asap yang banyak.

Demikian warta binmas polda sumbar..

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *