Press "Enter" to skip to content

Focus Group Discussion (FGD) di Kecamatan Koto Tangah Padang, Dirbinmas Polda Sumbar Ingatkan Masyarakat Untuk Cerdas Memilih Calon Kepala Daerah Pada Pemilukada 2020.

portal.binmas.online.    Masyarakat  Kecamatan Koto Tangah Kota  Padang  diingatkan oleh kembali oleh Dirbinmas  Polda Sumbar (Kombes Pol. Nasrun Fahmi) untuk selalu waspada terhadap pola penyebaran paham radikal/radikalisme, anti Pancasila dan NKRI.  Kelompok penganut paham radikal/radikalisme  menyebarkan isue melalui berbagai macam cara antara lain melalui media sosial seperti Whatsapp, instagram bahkan juga di beberapa tayangan televisi akhir-akhir ini kelompok ini dengan tegas dan lantang menyatakan diri mendukung tegaknya paham khilafah di Indonesia.  Hal ini disampaikan oleh Dirbinmas Polda Sumbar saat membuka acara focus group discussion (FGD) di aula kantor Camat Koto Tangah Kota Padang  pada hari  Kamis tanggal 15 Agustus 2019 pukul 09.00 Wib yang diikuti oleh para Lurah, Ketua RT, Tokoh Adat dan Bunda Kanduang kurang lebih sebanyak 150 orang.

Dirbinmas Polda Sumbar Kombes Pol. Nasrun Fahmi, S.H.,M.Si., memberikan arahan kepada peserta FGD tentang bahaya penyebaran paham radikal/radikalismedi Koto Tangah Kota Padang

             Focus group discussion ini menghadirkan narasumber masing-masing Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumbar Dr. Zain Zen, Kepala Kantor Kesbang Kota Padang dan Camat Koto Tangah.  Lebih lanjut pada kesempatan tersebut Dirbinmas Polda Sumbar menjelaskan bahwa ancaman besar bagi kelangsungan negara kesatuan republik Indonesia saat ini adalah masivnya penyebaran paham radikal/radikalisme oleh kelompok anti Pancasila, mereka menginginkan sistem pemerintahan negara Pancasila diganti dengan negara khilafah dengan menegakkan syariat (hukum) islam dalam pelaksanaannya,  hal ini sangatlah tidak mungkin untuk diterapkan di negara kita yang beraneka ragam suku, agama, ras dan budaya, sehingga itu apabila konsep negara khilafah dipaksakan untuk diterapkan di Indonesia maka sebagai taruhannya NKRI akan terjadi keributan dimana-mana.  Bahwa kelompok penganut paham khilafah ini di Sumbar juga terus disebar luaskan baik melalui media atau dengan cara langsung memberikan ceramah-ceramah di tempat ibadah, sasaran kelompok ini jelas masyarakat  semua golongan.  Orang tua, anak muda, pelajar, pegawai, petani dan kelompok lain yang menurut  mereka kelompok tersebut dapat dipengaruhi dengan memutar balikkan penafsiran ayat suci ataupun ajaran agama. 

             Untuk itulah diharapkan peran para tokoh masyarakat, Lurah, Ketua RT  untuk semakin ditingkatkan kewaspadaannya, lakukan pengawasan terhadap perilaku anak-anak kita demikian juga kegiatan-kegiatan ditempat-tempat ibadah apabila dengan nyata-nyata juru ceramah akan mempermasalahkan Pancasila dan NKRI tidak akan disalahkan apabila kegiatan tersebut dicegah karena akan mengadu domba antara masyarakat dengan pemerintah atau antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

             Dilanjutkan oleh Dirbinmas bahwa ke depan kegiatan masyarakat termasuk di provinsi Sumatera Barat adalah melaksanakan Pemilukada tahun 2020, di Sumatera Barat wilayah yang akan melaksanakan Pilkada sebanyak 11 Kabupaten, 2 Kota ditambah dengan pemilihan Gubernur Sumbar.  Kebiasaan masyarakat kalau melaksanakan proses pesta demokrasi maka akan terjadi kelompok-kelompok pendukung sehingga kadang-kadang sering terjadi gesekan.  Untuk itu agar gesekan itu dapat diminimalisir dari sekarang agar masyarakat ceras untuk memilih calon Kepala Daerah, jangan terjebak dengan euporia sesaat yang apabila salah memilih maka akan berdampak pada kemajuan wilayah.  Untuk itu bila nanti sudah saatnya memilih calon kepada daerah, maka lakukanlah penilaian terlebih dahulu terhadap calon kepala daerah, menurut Dirbinmas ada beberapa indokator penilaian yang harus terpenuhi antara lain, seorang calon kepala daerah harus mampu menyatukan semua kelompok/golongan agar tidak ada lagi-lagi kelompok-kelompok dalam membangun daerah,  seorang calon kepala daerah harus memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah pusat karena tanpa mendapat dukungan dari pemerintah pusat maka pembangunan suatu wilayah daerah juga akan mengalami hambatan, seorang calon kepala daerah harus bersih lihatlah rekam jejak selama yang bersangkutan melaksanakan kedinasan berpretasikan dia dan jangan sampai jang bersangkutan pernah terlibat proses hukum,  seorang kepala daerah harus punya keinginan kuat untuk membangun daerahnya hal tersebut dapat dilihat dari visi dan misi yang akan disampaikan dan terakhir sangat penting lihatlah kehidupan keluarganya sudah mampukah dia memimpin keluarganya dengan baik karena kalau memimpin keluarga saja tidak mampu bagaimana seorang kepala daerah akan mampu memimpin masyarakat dengan baik.

             Gambaran  profil calon kepala daerah yang diuraikan tersebut di atas menurut Dirbinmas akan semakin menumbuhkan kecerdasan masyarakat dalam hidup berdemokrasi, agar tidak lagi asal memilih atau ikut kata orang sedangkan pemilih tidak tau persis siapa orang yang akan dipilihnya, tidak perlu terjadinya ketegangan antar kelompok pendukung mari kita jaga dan kita laksanakan dengan baik sesuai aturan perundang-undangan insyallah Pemilukada 2020 di Sumatera Barat akan terlaksana dengan aman, tertib, damai dan Badunsanak.

             Demikian operator Ditbinmas…..

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *