Press "Enter" to skip to content

Menjelang Pembacaan Putusan PHPU oleh MK, Ditbinmas Polda Sumbar Lakukan Kegiatan Focus Group Discussion (FGD).

portal.binmas.online.  Menjelang putusan sengkata Pilpres Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi,  Ditbinmas Polda Sumbar melaksanakan kegiatan focus group discussion (FGD) di kantor camat Lubuk Begalung Kota Padang pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, pukul 09.00 sd. 13.00 Wib.   Hadir sebagai peserta FGD terdiri dari para Lurah, Ketua RT, LPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama sebanyak kurang lebih 100 orang, sedangkan narasumber terdiri dari Dirbinmas Polda Sumbar KBP. Nasrun Fahmi, S.H.,M.Si., Ketua FKPT (DR. Zaim Rais), Kepala Kantor Kesbang Kota Padang, Camat Kecamatan Lubuk Begalung.

        Acara dibuka oleh Dirbinmas Polda Sumbar, dimana dalam sambutannya Kombes Pol. Nasrun Fahmi menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan FGD ini bukan hanya pelaksanaan tugas rutin semata, akan tetapi lebih lanjut mantan Kapolres Kepulauan Mentawai ini menjelaskan bahwa perlunya masyarakat sampai ke tingkat terkecil RT mengetahui tentang bahaya ancaman penyebaran paham radikal/radikalisme oleh kelompok tertentu yang ingin memecah belah pesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.   Masih menurut Dirbinmas bahwa saat ini oknum-oknum yang mindset nya menganut paham khilafah terus berjuang agar masyarakat bangsa Indonesia dapat dipengaruhi sehingga nantinya akan banyak masyarakat yang berpikiran untuk merubah dasar negara Pancasila menjadi negara khilafah.  Lebih lanjut Dirbinmas juga menjelaskan bahwa organisasi radikal/radialisme di Indonesia sudah ada sejak dulu dimana pada tahun 1955 di Indonesia telah bergolak pemberontakan DI/TII di beberapa provinsi antara lain Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera dimana tujuan kelompok ini adalah ingin mendirikan Negara Islam Indonesia (NII), demikian juga pergolakan di tahun-tahun berikutnya dan sampailah pada tahun 2013 paham ISIS yang diadopsi dari negara timur tengah juga masuk ke Indonesia yang dianut oleh kelompok radikal tertentu yang ada di Indonesia, dan dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi kelompok ini sampai saat ini terus berjuang untuk mendirikan negara khilafah di Indonesia. 

        Terkait dengan akan dibacakannya putusan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) paling lambat tanggal 28 Juni 2019, Dirbinmas mengingatkan masyarakat agar dengan lapang dada dan berjiwa besar untuk menerima apapun hasil keputusan MK atas PHPU nantinya.  Siapapun nantinya terpilih sebagai Presiden RI maka dia adalah Presiden bangsa Indonesia yang terpilih secara hukum dan demokrasi.  Dirbinmas juga menyampaikan bahwa berdasarkan Perkap Nomor 3 Tahun 2015 maka masyarakat dapat membentuk Forum Kemitraan Antara Polri dan Masyarakat, peran FKPM sangat penting dijalankan dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas di tingkat desa/ Kelurahan.  FKPM dapat menyelesaikan setiap permasalahan ringan yang terjadi di masyarakat yang penting Bhabinkamtibmas sebagai administrator mendata secara rapi tentang beberapa masalah yang dapat diselesaikan di desa/ kelurahan kegiatan tersebut adalah problem solving yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas bersama-sama anggota FKPM.

Demikian penjelasan Dirbinmas Polda Sumbar….

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *