Penyusunan Draft Kesepakatan Kerjasama, Ditbinmas Polda Sumbar dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Prov. Sumbar melakukan Koordinasi

Ditbinmas,  Guna tindak lanjut Nota Kesepahaman Bersama antara Kapolri dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pencegahan Pendampingan Pengelolaan dan Penyalahgunaan Dana Desa, Ditbinmas Polda Sumbar bersama-sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumbar menyusun draft Kesepakatan Kerjasama untuk wilayah kerja Proovinsi Sumatera Barat.  Kesepakatan Kerjasama tersebut disusun guna dijadikan landasan hukum dalam rangka kerjasama pendampingan pengelolaan dana desa oleh para Bhabinkamtibmas dengan Kepala Desa/ Wali Nagari.  Direncanakan  nantinya Kesepakatan Kerjasama tersebut akan ditanda tangani oleh Gubernur Sumbar dengan Kapolda Sumbar.

Pada kesempatan tersebut Dirbinmas Polda Sumbar (Kbp. Nasrun Fahmi,SH.,M.Si) menjelaskan bahwa peran yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam proses pengelolaan dana desa adalah sebagai pendamping Kepala Desa/Wali Nagari, nantinya Bhabinkamtibmas dan Kades/Wali Nagari saling bergandengan bukan berarti Bhabinkamtibmas bertindak sebagai auditor.  Seorang Bhabinkamtibmas ia akan memperhatikan alur pengelolaan dana desa oleh Kades/Wali Nagari mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap pelaporan.  Pada tahap perencanaan Bhabinkamtibmas akan membantu Kades/Wali Nagari untuk duduk bersama-sama masyarakat desa dalam menentukan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, selanjutnya pada tahap pelaksanaan  nantinya Bhabinkamtibmas akan mengikuti perkembangannnya dan apabila ada hal yang menurut masyarakat kurang tepat maka Bhabinkamtibmas akan menyampaikan kepada Kepala Desa/Wali Nagari agar keluhan masyarakat diperhatikan dan bila memang ada kekeliruan agar dilakukan perbaikan, kemudian pada tahan pelaporan nanti Bhabinkamtibmas akan mengingatkan Kades/Wali Nagari agar dibuat laporan kegiatan dan pertanggung jawaban anggaran secara baik dan benar.

Disinggung masalah apabila nanti nyata-nyata Kepala Desa/Wali Nagari sengaja melakukan pelanggaran dalam pengelolaan dana desa, Dirbinmas Polda Sumbar menjelaskan bahwa seorang Bhabinkamtibmas bukanlah auditor atau tetapi sebagai Pembina Desa  dan seorang Bhabinkamtibmas mengemban tugas fungsi teknis kepolisian antara lain fungsi intelijen.  Bila nanti seorang Kades/Wali Nagari nyata tidak bisa diluruskan lagi maka Bhabinkamtibmas akan membuat laporan intelijen kepada atasannya yaitu Kapolsek, dan nanti biarlah Kapolsek yang melakukan proses apakah itu proses mediasi dengan cara duduk bersama, atau proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Dirbinmas mengingatkan bahwa apabila nanti muncul permasalahan dalam proses penggunaan dana desa, maka cara penyelesaian yang dikedepankan adalah musyawarah untuk mupakat dan proses penegakan hukum itu merupakan upaya terakhir.

doc.ditbinmas.april-2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *